Oleh: Laini Ahsin Ningsih, Kabid Hukum dan HAM HMI Cabang Semarang
Pada tahun 1750-1850 terjadi perubahan besar-besaran dalam
bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, serta teknologi di
dunia.
Perubahan tersebut berdampak besar terhadap kondisi sosial,
ekonomi, serta budaya di dunia, hal ini dikenal dengan istilah revolusi
industri pertama. Menurut Chief Udoji, revolusi industri didefinidikan sebagai
tindakan bersanksi yang diorientasikan pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan
manusia ke depan.
Setelah dua abad berjalan, dengan menggunakan sistem
revolusi industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia
meningkat lebih dari enam kali lipat. Dalam konteks ini, Robert Emersen Lucas
juga mengatakan bahwa ini adalah kali pertama standar hidup rakyat biasa
mengalami pertumbuhan berkelanjutan.
Berpijak pada agenda revolusi industri tersebut, saat ini
Indonesia juga sedang dihadapkan dengan revolusi industri 4.0. Hanya saja,
masih banyak agenda rerevolusi industri 4.0 yang belum diaplikasikan oleh
indonesia. Indonesia harus mengejar ketertinggalan apalagi Jepang sudah mulai
menerapkan revolusi industri 5.0.
Saat Indonesia masih membicarakan masalah kekurangan pangan,
negara lain sudah membicarakan tentang teknologi mesin. saat negra lain sudah
selesai dalam segala hal, Indonesia masih terus berdebat tanpa ada ujung. Jika
Indonesia tidak terus mengejar ketertinggalan mulai dari revolusi industri 1.0
samapai kini memasuki 5.0 maka Indonesia selamanya hanya akan menjadi konsumen
produk.
Berdasarkan hitungan statistik Indonesia akan menghadapi
demografi antara tahun 2028-2030 mendatang. Pemuda memegang peranan penting
pada saat tersebut sebab pada tahun 1928 silam terjadi peristiwa kongres pemuda
kedua yang dikenal dengan “sumpah pemuda”. Sembilan tahun mendatang jumlah usia
produktif lebih mendominasi jika dibangding jumlah usia non produktif.
Jika diteliti lebih dalam sebenarnya tidak ada masalah yang
serius. Demografi justru bisa dikatakan menjadi bunus bagi Bangsa Indonesia.
Dengan jumlah usia produktif yang lebih mendominasi Indonesia bisa
melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai posisi sebagai salah satu
negara maju. Fenomena demografi ini sangat menetukan masa depan Negara
Indonesia.
Pemuda tentunya menjadi tulang punggung dalam mewujudkan
Indonesia maju. Sembilan tahun mendatang kita akan menjalani kondisi dimana 100
orang pemuda atau usia produktif akan menanggung 44 orang non produktif dengan
formasi 70 persen produktif dan 30 persen non produktif.
Kondisi seperti ini tenunya memiliki sisi baik dan sisi
buruk. Baik apabila pemuda mampu menaikkan perkembangan ekonomi hingga mereka
mampu menaikkan nilai tukar Rupiah. Buruk apabila para pemuda justru tidak
mengasah dan mengembangkan potensi serta kesempatan yang terbuka hingga jumlah
pengangguran bertambah, ditambah lagi belum adanya kesiapan dari pihak
pemerintah.
Negara sepert Korea Selatan dan Singapura pernah pun
mengalami bonus demografi. Mereka mendapatkan banyak kuntungan. Salah satunya
yakni naiknya produk domestic bruto (PDB). Melalui data United Nation
Population Prospect, tahun 1960-2000, besaran kontribusi bonus demografi
terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 13,2 persen sedangkan
pertumbuhan PDB mencapai 7,3 persen stiap tahunnya. Sedangkan Singapura,
besaran kontribusi bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonominya mencapai
13,6 persen, dan pertumbuhan PDB mencapai 8,2 persen per tahun.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, masalah demografi hanya
diebut dalam satu paragraf. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak
memikirkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk menghadapi puncak
bonus demografi.
Selain menyusun langkah guna menghadapi demografi pemerintah
juga harus tanggap dengan kondisi yang tengah terjadi. Salah satu diantaranya
adalah masalah revolusi industry 4.0. era ini ditandai dengan adanya pelimpahan
pekerjaan serta pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan dengan bantuan mesin
canggih. Hal tersebut dianggap lebih efektif dan efisien.
Dalam hal jumlah penduduk dengan pendidikan sarjana,
ternyata Indonesia sangat jauh tertinggal jika dibadingkan dengan Negara Malaysia
juga Korsel. 75 persen penduduk Malaysia
berpendidikan sarjana, sedangkan Korsel hampir 90 persen. Adapun Indonesia
miris sekali, baru menargetkan memiliki 75 persen penduduk berpendidikan
sarjana pada tahun 2051.
Kualitas penduduk menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam
memanfaatkan puncak bonus demografi. Pemerintah harus benar-benar bisa
menyiapkan generasi muda yang berkualitas sebelum memasuki tahun 2028-2030.
Sehingga ketika peringatan sumpah pemuda keseratus tahun, generasi muda
Indonesia sudah siap memanggul beban perjalanan bangsa Indonesia yang
menentukan masa mendatang.
Saat ini, kita hidup di era Revolusi Industri 4.0.
Era yang diliputi oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), era serba
komputer, era rekayasa genetika, era teknologi nano, mobil otomatis. Inovasi
dan perubahan terjadi dalam kecepatan eksponensial dan akan mengakibatkan
dampak terhadap ekonomi, pemerintahan, industry, serta politik,
Banjir informasi terjadi dalam berbagai masalah sehingga siapapun dapat dengan
mudah berpartisipasi dalam suatu perdebatan. Kesenjangan ekonomipun semaki
terlihat sebagaimana Tiongkok pelahan mulai bangun dari tidurnya dan menjadi
negara adidaya.
Dengan adanya kemajuan teknologi fiber-optik, pita lebar,
prosesor serta gawai/perangkat, booming internet menuju puncak. Dimana puncak
tertingginya belum ada yang bisa memperkirakan. Sesuai dengan publikasi yang
telah diterbitkan oleh International Telecommunications Union (ITU) pada tahun
2013 bahwa dari 7,1 miliar penduduk dunia sebanyak 39 persen (sekitar 2,8
miliar) menggunakan internet. Bahkan, akses terhadap internet telah dijadikan
beberapa negara, seperti Finlandia, sebagai hak dasar mengikuti resolusi PBB
pada tahun 2016.
Revolusi keempat merupakan kelanjutan dari penemuan komputer
dan teknologi digital yang dimulai pada era 50-an dan ternyata tidak membuat
penyelesaian masalah dunia menjadi lebih mudah. Dengan adanya sistim
komputerasi, kepintaran buatan, arus informasi yang sangat cepat, analisis data
oleh algoritma pada tingkat lanjutan, tidak membuat kita bebas dari masalah
klasik seperti kelaparan, eksploitasi oleh negara maju terhadap negara
berkembang, akses kesehatan masih rendah.
Tantangan Indonesia kedepan adalah bagaimana pemerintah mampu meramu kebijakan yang bisa mengangkat harkat hidup mayoritas warganya. Terlebih ketika Indonesia berada di tengah perkembangan teknologi. Juga dengan mempertimbangkan aspek demografi dimasa mendatang, terlebih tingkat pendidikan yang mayoritas masih rendah. Pembangunan yang berlandaskan agregat ekonomi hanya membuat yang kaya semakin kaya. Oleh sebab itu pembangunan harus disama ratakan. Wallahu a’lam bi al-shoowaab.
